TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Semarang Jawa Tengah, 19-20 September 2014, akhirnya merekomendasikan 24 poin penting.

Salah satunya adalah mengusulkan nama “Kabinet Trisakti” untuk pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019.

“Kami menyambut baik usulan nama Kabinet Trisakti tersebut. Ini senafas dengan cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik , berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegas Panglima Laskar Dewaruci, Mochtar Mohamad, Minggu (21/9/2014).

Menurut Mochtar, penggunaan nama Kabinet Trisakti sudah pernah diusulkan olehnya saat masih mengomandoi Laskar Jokowi pada pertengahan April 2014 silam.

Sejak 16 Agustus 2014, Laskar Jokowi secara resmi membubarkan diri dan berubah nama menjadi Laskar Dewaruci.

Mochtar menegaskan, program turunan pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan harus memiliki roh Trisakti yang diartikulasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan regulasi publik.

“Setiap langkah kebijakan harus didasari Trisakti Bung Karno. Orientasi APBN adalah membangun kemandirian dan produktivitas ekonomi rakyat, bukan konsumtif,” tandasnya.

Berdikari di bidang ekonomi dalam pemahaman Bung Karno adalah rakyat cukup makan, cukup mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas, cukup mendapatkan pendidikan gratis, dan cukup papan atau memiliki tempat tinggal yang layak.

Struktur ekonomi harus dirancang dan dibangun sebaik mungkin agar kuat dalam menghadapi gonjangan globalisasi dan liberalisme. Budaya gotong royong yang diajarkan Bung Karno harus kembali dihidupkan untuk memperkokoh struktur ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

“Rakyat yang mapan diajak gotong royong meningkatkan pajak untuk pemerataan distribusi kesejahteraan bagi si miskin. Intensifikasi pajak dibutuhkan untuk pemenuhan APBN terutama untuk produk otomotif dan energi,” kata dia.

Mochtar optimis, dengan kemandirian ekonomi yang kuat, Indonesia akan mampu mewujudkan kedaulatan politik yang disegani dunia.

“Kedaulatan politik rakyat inilah yang menjadi modal dasar pembangunan menuju Indonesia Hebat,” kata Mochtar.

Mochtar berharap, siapa pun yang akan ditunjuk Jokowi-JK dalam Kabinet Trisakti mendatang, harus mampu mewujudkan cita-cita Trisakti. Ini adalah filosofi dasar pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Jadi tidak ada lagi persepsi yang berbeda.

“Saya percaya dengan konsep Trisakti Bung Karno, Indonesia dapat mencapai puncak kejayaan,” pungkas Mochtar.