TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu mengenai pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) terus bergulir saat pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang.

Sebagai anak perusahaan Pertamina, perusahaan yang berpusat di Singapura ini merupakan perusahaan yang bertugas dalam pengadaan minyak di Indonesia. Petral diduga sebagai tempat berkumpulnya mafia migas dengan perannya tersebut.

"Kita paling gampang mencari kambing hitam, mafia itu mafia apa?. Seharusnya, perbaiki sistemnya dari hulu hingga hilir,"ujar Bahrullah Akbar, selaku Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI, di acara diskusi bertajuk "Gilas Mafia Migas dan Tambang, Siapa Punggawa Pendamping Jokowi"?, di FX Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurutnya, pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan terkait keberadaan Integrated Supply Chain (ISC) sebagai perusahaan pengontrol dari Petral. Bahrullah berpendapat ISC sebagai perusahaan penanggungjawab dari Petral harus memperbaiki kinerjanya termasuk dalam rencana ekspor dan impor minyak.

Diketahui, Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang didirikan pada 1976. Perusahaan ini memfokuskan usaha untuk mendukung kegiatan Pertamina termasuk dalam pemasokan ekspor dan impor minyak negara.