TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang yang berasal dari Koalisi Kawal RUU Pilkada, Rabu (24/9/2014) siang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI.

Pantauan Tribunnews.com, mereka melakukan aksi dalam rangka mendukung pilkada langsung. Dalam aksinya mereka menggunakan kaos berwarna putih dengan tulisan 'Jangan Rampas Suara Kami'.

Serta mengenakan pin dan membawa berbagai spanduk mendukung pilkada langsung. Selain itu, ada pula aksi dari beberapa elemen mahasiswa yang turut mendukung Pilkada langsung.

Menurut Masykurudin Hafidz, perwakilan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang juga ikur bergabung dalam demo, pihaknya berharap besok DPR memutuskan tetap Pilkada Langsung.

"Besok kami harap anggota DPR memutuskan RUU Pilkada tetap pilkada langsung. Selama 10 tahun ini pilkada langsung masih yang terbaik dan harus dipertahankan," tambahnya.

Berikut pernyataan sikap dari Koalisi Kawal RUU Pilkada :

1.      Rakyat adalah pihak yang mempunyai kedaulatan tertinggi di republik ini, maka sudah seharusnya mereka menentukan pemimpinnya sendiri;

2.      Pemilihan kepala daerah secara langsung akan membuat kepala daerah terpilih bertanggung jawab langusng kepada rakyat dan mempunyai legitimasi yang kuat sebagai pemimpin dan pelaksana otonomi daerah;

3.      Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan lebih mudah ditagih janji kampanye untuk dapat dilaksanakan serta, proses pemilihan kepala daerah secara langusung akan melahirkan pemimpin yang pro demokrasi dan independen;

4.      Pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini sudah berjalan dengan baik. Tinggal menata sistem agar proses pemiihan kepala daerah berlangsung jauh lebih baik;

5.      Anggota DPR semestinya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraanya, bukan justru mengembalikan pemilihan pada DPRD.

6.      Pemilihan Kepala daerah secara serentak adalah solusi yang dapat dikedepankan dalam memperbaikai pelaksanaan pemiilihan kepala daerah;

7.      Harus adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap partai politik dan calon dalam proses pencalonan, jika terdapat praktik politik uang dan jual beli dukungan.

8.      Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pilihan poliitk terburuk yang dilakukan oleh DPR, ditengah masih bobroknya sistem kepartaian di Indonesia, khususnya  di dalam rekruitmen dan kaderisasi politik;

9.      Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 45 orang anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi. Ini tentu menjadi bukti sahih, bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untuk diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah;

10.  Jika yang menjadi kekhawatiran adalah praktik politik uang, maka para elit partai politik harus sadar, bahwa yang melakukan praktik politik uang adalah elit, jangan rakyat menjadi korban dari prilaku buruk elit partai politik;

11.  DPR harus membuka dan belajar lagi, bahwa mayoritas atau lebih dari 90% pelaksanaan kepala daerah berjalan dengan lancar dan damai;

12.  Pemilihan kepala daerah secara langsung akan lebih menjamin proses pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.