TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa pendukung pilkada langsung oleh rakyat mulai memenuhi depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/9/2014) siang.

Gabungan massa yang terdiri dari Relawan Bara JP, Rumah Kreasi Indonesia Hebat, dan Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi serta Front Buruh Informal Jakarta (FBIJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Massa pro Pilkada langsung ini pun membawa mobil "peraga" yang dipenuhi tulisan-tulisan penolakan Pilkada lewat DPRD.

Di bagian depan mobil tertulis "Jangan Ada Dusta Dalam Pilkada!" Ayo Dengar Suara Rakyat!"

Di sisi samping tertulis, "Kita Mendukung Pilkada Langsung." Jangan Serakah Merampas Hak Rakyat!"

Terlihat juga tulisan yang berukuran relatif panjang yang terbentang di badan mobil, "Usulan Pilkada Tidak Langsung Hanya Sakit Hati, Bukan Aspirasi Rakyat."

Dari sisi atas mobil, terlihat tulisan digital, "Dukung Pemilihan Pilkada Langsung oleh Rakyat. Pemilihan Tidak Langsung Hanya Sakit Hati. Bukan Aspirasi Rakyat."

"Jangan anggap rakyat bodoh. Kami, rakyat yang memilih kalian yang ada di dalam. Jangan ambil, rampas hak kami, hak pilih kami memilih kepala daerah," seru seorang orator dari Bara JP dari mobil komando.

Menurut massa pendukung Pilkada Langsung, Pilkada oleh DPRD adalah bentuk kemunduran dari demokrasi di negeri ini.

"Mari kita menolak bersama-sama kemunduran bentuk demokrasi dengan Pilkada oleh DPRD. Karena itu, sepakat menolak. Bentuk pengawasan rakyat terhadap wakil rakyat di DPR. Demokrasi oleh dewan merupakan kemunduran. Kemunduran ke semangat orde baru. Sepakat untuk menolak," tegas seorang orator lainnya dari Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi.

"Demokrasi rakyat. Mari kita kawal demokrasi kita, demokrasi Rakyat," tandasnya.

Sementara itu, di sisi lain gedung DPR RI, Massa Koalisi Rakyat Merah Putih menggelar aksi demonstrasinya dari bawah jembatan depan Gedung DPR RI. Koalisi Rakyat Merah Putih menyuarakan dukungannya atas Pilkada Melalui DPRD.

"Yang mendukung Pilkada lewat DPRD, mereka-mereka yang justru wakil-wakil resmi rakyat Indonesia. Tidak akan terjadi transaksi-transaksi mencurigakan kalau melalui mekanisme DPRD," seru seorang orator dari mobil komando.

Dia menegaskan, jika RUU Pilkada oleh DPRD disahkan, maka anggaran negara akan hemat Rp 70 triliun.

"Tidak ada lagi menghamburkan uang negara," tandasnya.

Di mobil komando, tertera spanduk bertuliskan, "Pilkada Lewat DPRD Ciptakan Birokrasi Netral." "Pilkada Lewat DPRD, Kembalikan Jati Diri Bangsa."

Sementara itu arus lalu lintas terpantau ramai lancar, meskipun terdapat dua kelompok massa tengah menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD.