TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat melakukan aksi walkout dalam rapat paripurna. Menurut Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, sikap itu semakin mengukuhkan sikap plin-plan, ragu-ragu dan tidak konsisten Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlihat dari sikap fraksi Demokrat di rapat paripurna DPR saat Paripurna RUU Pilkada.

"Sikap SBY yang terlihat dari sikap fraksi Demokrat di rapat paripurna DPR semakin mengukuhkan sikap plin-plan, ragu-ragu dan tidak konsisten dalam memperjuangkan dan meneguhkan demokrasi," ungkap Ari kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurutnya, Percuma juga SBY bicara panjang lebar di media youtube soal tetap perlunya dipertahankan pilkada langsung jika kader-kadernya di DPR memilih jalan walkout. Seolah-olah ada gap antara sikap SBY dengan pertunjukan yang ditampilkan fraksi Demokrat dengan tidak bertanggungjawab.

"Lemas sudah melihat sikap mandul SBY dan Demokrat dalam mempertahankan tuntutan demokrasi yang diperjuangkan lewat darah rakyat dan mahasiswa saat memperjuangkan reformasi silam. Seharusnya Demokrat berdiri bersama PDIP, PKB dan Hanura serta 11 anggota fraksi Golkar yang ngotot tetap mengusung pilkada memalui mekanisme langsung," timpal Ari Junaedi.

Setelah selama hampir 10 tahun lamanya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan gubernur, bupati/walikota akhirnya dikembalikan lagi ke DPRD. Rapat Paripurna DPR-RI yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014) hingga Jumat (26/9/2014) pukul 01.40 WIB melalui pemungutan suara atau voting akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso, opsi pilkada dikembalikan pada DPRD yang didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih (Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra) memenangkan voting dengan dukungan 226 suara.

Sedangkan opsi pilkada langsung oleh rakyat yang didukung Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Partai Hanura memperoleh dukungan 135 suara. Adapun Fraksi Partai Demokrat memilih walk out, setelah usulannya mengajukan opsi ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat menjadi perdebatan panjang pada rapat paripurna DPR-RI itu.