Tribunnews.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih memutuskan paket calon pimpinan MPR yang mereka ajukan dalam sidang paripurna MPR pada Senin (6/10/2014), akan mengusung empat kandidat dari koalisi dan satu kandidat dari Partai Demokrat.

"Demokrat (Ketua MPR-nya)," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, usai pertemuan tertutup dengan elite parpol Koalisi Merah Putih di kediaman Ketua Presidium koalisi itu Aburizal Bakrie, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014) dini hari.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan elite partai dalam koalisi. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

Fadli memastikan pemilihan Demokrat sebagai Ketua MPR itu sudah diputuskan secara musyawarah mufakat dan disepakati semua partai. Tidak ada rasa iri dari partai lain meskipun Demokrat adalah partai penyeimbang. "Oh enggak, enggak ada (rasa iri). Kami putuskan bersama," tepis dia.

Max ketika dikonfirmasi juga memastikan Demokrat masuk ke dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih. Namun, dia enggan menyebut apakah Demokrat mendapat jatah sebagai ketua atau wakil ketua. "Saya kira Demokrat masuk, tapi kami belum menentukan nama," ujarnya.

Baik Max dan Fadli hanya menyebut soal Partai Demokrat. Mereka menolak membeberkan partai lain yang masuk dan tidak masuk ke dalam paket, termasuk nama-nama yang bakal diusung. Sebelumnya, Demokrat juga sudah masuk dalam paket calon pimpinan DPR yang diajukan koalisi merah putih dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR.

Koalisi Merah Putih mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Satu kursi terakhir diberikan kepada politisi Partai Demokrat Agus Hermanto

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.