TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai paling getol menyuarakan penolakan calon tunggal saat sidang paripurna MPR. Adapun yang paling kencang menolak adalah partai Golkar.

"Yang getol menolak itu bukan lagi fraksi ya, sudah Koalisi, itu KMP. Yaitu dari Golkar," ujar Wakil Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR RI, Abraham Liyanto Selasa (7/10/2014) petang.

Abraham menuturkan mulai dari rapat paripurna MPR RI, hingga sepanjang rapat konsultasi polemik yang dipersoalkan hanya terkait calon tunggal dari DPD RI.

Namun dari penolakan tersebut menurut Abraham, tidak ada satu pun yang substansial. Melainkan hanya persoalan jumlah yang dinilai melanggar Tata Tertib Pemilihan Pimpinan MPR.

Sedangkan DPD kata Abraham telah meminta masukan terlebih dahulu kepada ahli hukum tata negara terkait keputusan mencalonkan calon tunggal.

"Kita tidak ada melanggar UU, melanggar Tatib. Justru kita merasa ada kekurangan pemahaman, kita datang berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara. Masih kurang apa lagi," ujar Abraham.

Meski begitu, lanjut Abraham DPD tetap konsisten mencalonkan satu nama sebagai calon pimpinan MPR yakni Oesman Sapta.

Sikap tegas DPD ini, kata dia tak lain untuk menjaga marwah DPD di mata publik, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan atas kepentingan-kepentingan kelompok.

"Jadi kita tidak ingin jual marwahnya DPD ini. Kita konsisten. Sekarang rakyat melihat sendiri bagaimana itu kerja DPD, bagaimana integritasnya. Kami ini hadir menjalankan tugas negara sesuai dengan UU," ujar Abraham.

Karena, menurutnya, jika semua fraksi dan wakil rakyat berjuang untuk kepentingan masyarakat, pasti persoalan nama ini tidak akan menjadi polemik yang panjang.