TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan wacana pemekaran komisi. Hal itu didasarkan pada kondisi setiap komisi pada periode lalu.

"Jadi intinya begini. Teorinya itu teori pengembangan dan pendalaman sistem pengawasan. Selama ini anggota dewan itu rapat itu terlalu umum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Fahri mencontohkan satu komisi memiliki 15 mitra kerja. Bila 15 mitra kerja tersebut dibagi dalam masa persidangan, maka setahun komisi hanya bertemu dengan satu mitra saja.

"Anda bayangkan tidak satu masa sidang itu berarti 15 Lembaga itu harus dibagi ke dalam hari-hari yang disiapkan ketika di dewan ini sendiri hari itu sudah dibagi. Hari paripurna, hari legislasi, hari anggaran, ada hari pengawasan. Hari pengawasan ini jadi nya kena sedikit. Kadang-kadang dalam satu tahun itu satu Lembaga cuma dapat satu pertemuan. Kan gak masuk akal kan," katanya.

Politisi PKS itu membantah bila pemekaran komisi untuk membagi jatah kekuasaan. Namun lebih kepada tugas pengawasan kepada pemerintah agar setiap lembaga dapat diawasi dengan baik.

"Nah selain mengembangkan jumlah komisi, tadinya kalau usul saya, karena pengembangan jumlah memerlukan ruangan yang banyak. Saya tidak menyetujui pengembangan jumlah komisi tapi memberdayakan apa yang disebut sebagai sub-komisi. Jadi sebaiknya nanti itu ada komisi Kecil di bawah komisi yang lebih teknis, pengawasannya itu lebih rutin gitu. Dan lebih mendalam begitu," ungkapnya.

Ia mencontohkan komisi III DPR mengawasi anggaran kepolisian mencapai Rp70triliun. Namun belum ada evaluasi per dinas di kepolisian.

"Harusnya Reskrim kan dievaluasi sendiri. Lantas (lalu lintas) dievaluasi sendiri. Lantas misalnya di situ ada pemasukan. Harusnya dieksplore berapa pemasukan di lantas itu. Terus bagaimana dia dievaluasi sebagai PNBP. Nah ini yang akan justru membuat pemerintah lebih transparan dan dewan juga lebih transparan," ujarnya.