TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum bisa memutuskan apakah tetap bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atau justru berbalik bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Pascapemilihan pimpinan DPR dan MPR RI tidak ada satu pun kader PPP duduk dalam kursi pimpinan. Menyikapi hal tersebut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha menjelaskan secara normatif.

"Kami ambil jalan tengah, keberadaan PPP itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat. Di posisi mana kami yang bermanfaat bagi umat itu lah kami akan berlabuh," ungkapnya dalam dialog Polemik bertema 'Bukan Parlemen Biasa' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).

Dikatakannya, partai berlambang kabah tersebut tidak mengurusi masalah dendam atau tidak dendam setelah Pemilihan Presiden berlalu.

"Kami tidak ada urusan dendam atau tidak dendam dalam Pilpres, yang kami pikirkan sekarang ini adalah posisi PPP bermanfaat bagi umat itu apakah di posisi KMP atau KIH," ungkapnya.

Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, justru melihat pernyataan tersebut merupakan alasan semata.

"Inilah menariknya kalau diskusi dengan politisi tidak ada matinya, ada saja bahan untuk ngeles. Ini luar biasa, seperti sikap PPP pada saat perebutan pimpinan DPR yang bermanfaat bagi umat KMP, tapi di MPR yang bermanfaat bagi umat itu KIH, ini luar biasa dinamikanya," ujarnya.