Donatus Ikut Rumuskan Pembangunan Daerah Tertinggal
Don menjadi satu dari 12 akademisi Seknas Jokowi yang diajak bergabung. Ia ditempatkan di pokja pertahanan dan pembangunan wilayah tertinggal.
Penulis: Abraham Utama
Editor: Y Gustaman
Mereka yang Berpeluang Jadi Pembantu Jokowi-JK (11)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivitas Donatus Klaudius Marut sebagai akademisi, akhir tahun lalu membawanya ke pusaran politik nasional. Bersama rekan-rekannya di kelompok masyarakat sipil, Don bergabung ke Sekretariat Nasional Jokowi.
Kelompok relawan ini fokus membuat blue print kebijakan yang sepatutnya dikerjakan Jokowi dan pendampingya Jusuf Kalla pada masa pemerintahannya mendatang. Jokowi-JK resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014.
Saat Jokowi membentuk tim transisi, Don menjadi satu dari 12 akademisi Seknas Jokowi yang diajak bergabung. Ia ditempatkan di pokja pertahanan dan pembangunan wilayah tertinggal.
Don menerangkan, pokja yang dipimpin Andi Widjajanto tersebut mengajukan konsep poros maritim Indonesia. "Tadinya konsep ini diajukan dalam konteks pertahanan, namun Jokowi sepertinya lebih senang mengaplikasikannya dalam konteks ekonomi," ujarnya.
Don mengatakan, poros maritim bukanlah konsep baru. Di era kolonialisme, bangsa Eropa menggunakan konsep ini untuk mencari kejayaan di 'dunia baru'. Konsep poros maritim juga mirip jalur sutra yang dirajut oleh bangsa Tiongkok.
Indonesia juga mengaplikasikan konsep ini sejak lama. Kekuatan maritim Sriwijaya dan Majapahit menjadi buktinya. Don menuturkan, pemunculan kembali konsep ini, salah satu tujuannya, adalah untuk menghidupkan semangat dan kebanggaan lama yang sudah mulai hilang.
Konsep poros maritim, menurut Don, bertujuan menghidupkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dengan pelayaran sebagai penopangnya. Nantinya, pembangunan berbasis zonasi yang selama ini diterapkan akan melebur. Setiap wilayah akan menumbuhkan industri berdasarkan sumber daya mereka.
"Contohnya, industri kertas selama ini ada di Jawa dan Sumatera. Kayu-kayu dari Papua dikapalkan ke sana. Papua seharusnya mendirikan industri kertas di tanah mereka sendiri," ungkapnya. (Tribunnews/Abraham Utama)