Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar acara pisah sambut Jokowi sebagai presiden baru pengganti dirinya tidaklah tepat.

Disebut tidak tepat, karena acara pisah sambut digelar usai pelantikan Jokowi sebagai presiden. Artinya, pada saat acara digelar, SBY sudah bukan presiden lagi. Lebih tepatnya, adalah Jokowi mengantar SBY ke kediaman Cikeas sebagai warga biasa, kembali jadi rakyat kebanyakan.

Karena itu, acara pisah sambut Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo tidak termasuk dalam rangkaian acara MPR. Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pihaknya hanya bertugas menggelar pelantikan presiden.

"Soal mekanisme di luar itu bagian dari protokol kepresidenan," kata Mahyudin di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Mahyudin memiliki pendapat soal acara tersebut. Menurutnya acara militer dapat dilakukan sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden.

"Jadi mungkin Pak SBY bisa mengundang Pak Jokowi sehari sebelum atau pagi diundang ke istana," katanya.

Ia mengingatkan aturan di Indonesia tidak boleh sedetik pun ada kekosongan presiden. Selain itu tidak boleh adanya dua presiden.

"Logikanya begitu Jokowi dilantik, dia sudah presiden. Dan SBY sudah bukan presiden. Kalau SBY bikin upacara lagi saya nilai kurang tepat. Tradisinya bagus tapi mungkin waktunya bisa di luar. Yang benar SBY diantar pulang ke Cikeas," kata Politisi Golkar itu.

Namun, Mahyudin tidak akan mempermasalahkan bila SBY tetap melakukan upacara pisah sambut di Istana Negara usai pelantikan Jokowi.

"Tapi saya terserah mereka yang melakukan itu," ujarnya.