TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hari pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang menjadi momentum  kebangkitan rakyat. Kebangkitan pemimpin visioner yang mampu menghantarkan bangsa indonesia menjadi berdaulat, adil dan makmur.

"Pelantikan Jokowi sebagai presiden ketujuh  menandakan bahwa upaya kekuatan oligarki yang anti demokrasi, tidak mampu melawan UU, kehendak rakyat agar presiden terpilih dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala negara," ujar juru bicara  Forum Rakyat Jokowi (For Jokowi), Reinhard Parapat saat jumpa pers, di Menteng, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Taki ini, untuk menyambut momentum itu, pihaknya yang menaungi 53 kelompok relawan yang beranggotakan lebih dari 15 ribu orang akan menyambut Jokowi-JK di bundaran HI.

"Setelah pelantikan di DPR RI kita akan menyambut Jokowi-JK di Bundaran HI. Ada tujuh tarian daerah yang akan ditampilkan diantaranya, tarian batak, Nusa Tenggara, Sunda, Betawi dan lain-lain," tambahnya.

Para relawan dari For Jokowi yang hadir dalam acara penyambutan tersebut tidak diwajibkan memakai kaos warna tertentu. Meski begitu, diharapkan  memakai baju putih. Langkah ini dilakukan agara para relawan tidak terbebani dengan aturan-aturan yang ada.

"Ini kan tidak dibiayai, kemapuan masing-masing relawan. Sumbangannya ini, nanti ada pengerahana massa yang masih apa adanya,"imbuhnya.

Setelah disambut di bundaran HI, sambungnya lagi,  Jokowi-JK akan diantarkan oleh rakyat dan relawan ke Istana. Proses yang dilakukan adalah dalam rangka memabangun suasana perayaan relawan dan rakyat.

"Kita melihat, bukan sekadar perayaan. Kalau cuma perayaan dimana saja bisa, kita mau buat suasana berbeda. Jokowi pemimpin, presiden yang baru ini, semua orang yang akan dipimpin sama Jokowi-JK,  kita akan menunjukan bahwa kita Bhineka Tunggal Ika," tegasnya.

Pesan lain yang ingin disampaikan dalam gerakan ini, tambah Reinhard, Presiden terpilih Jokowi harus berani berani menyatakan  mau memberantas mafia pajak, memberantas mafia migas, memberantas mafia banggar di DPR RI lalu membersihkan korupsi di berbagai kementerian

"Mempersiapkan program-program yang mendukung pengembangan desa keluar dari kemiskinan. Indonesia harus menuju pintar dengan program kartu pinter dan kartu sehat dan lain-lain," pungkasnya.