TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi diminta membentuk kabinet kerja yang diisi kalangan ahli dan kompeten di bidangnya.

Selain itu juga memiliki pengalaman politik yang memadai. Sebab, komposisi kabinet dengan penempatan menteri yang mampu mengemban tugas lima tahun ke depan menjadi indikator awal keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK.

"Tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK harus berani mengambil kebijakan yang tidak populis, tapi baik untuk kepentingan bangsa ke depan," kata Pengamat Politik dari Indikator Burhanuddin Muhtadi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (19/10/2014).

Soal penguasaan parlemen saat ini, dimntanya tidak membuat Jokowi-JK patah arang. Justru fenomena ini, harus dimanfaatkan Jokowi-JK untuk lebih baik lagi mengemban amanah rakyat.

"Pemerintahan yang terbelah antara kekuatan di eksekutif dan legislatif harus jadi pemicu buat Jokowi membentuk kabinet yang mengedepankan meritokrasi, yakni menempatkan the right persins in the right place," ujarnya.

Ditambahkan Muhtadi, sektor yang perlu dibenahi Jokowi, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan sektor Migas.

Karena itu, tekan Muhtadi, disiplin koalisi di tubuh Koalisi Indonesia Hebat harus menjadi modal penting dalam menghadapi isu-isu yang tidak populis seperti kenaikan harga BBM.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar di tengah menguatnya oposisi di parlemen," imbuhnya.