TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dinilai menjadi bukti kegagalan tim transisi pimpinan Rini Mariani Soemarno mengimplementasi dan menerjemahkan visi misi Jokowi terkait penyusunan arsitektur kabinet kerja serta pencarian figur menteri profesional, berintegritas dan bebas korupsi.

Hal tersebut disampaikan politikus Partai NasDem Despen Ompusunggu di Jakarta, Kamis (23/10/2014). Bukan tanpa alasan. Sebab, imbuh Despen, Jokowi sejak awal menjanjikan pembentukan kabinet kerja yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan mempertahankan nomenklatur 34 kementerian.

Sementara, menurut Despen, proses seleksi dan pencarian figur bersih sesuai kriteria menteri telah disusun Tim Transisi, baik dari kalangan partai politik dan profesional nonpartai menggunakan perangkat tim head hunter.

"Jadi, silang sangkarut proses penyusunan kabinet dan nomenklatur kementerian pascapelantikan Jokowi-JK jelas merupakan kegagalan tim transisi yang tidak cakap mengantisipasi tarik-menarik kepentingan politik yang melekat pada Jokowi-JK, khususnya kalangan partai politik," papar Despen.

Menurut Despen, pelibatan KPK dan PPATK sebagai instrumen guna memastikan integritas atau bebasnya calon menteri dari korupsi patut diapresiasi, meski sejatinya penunjukan menteri sebagai prerogatif Presiden Jokowi. Namun masalahnya, lemahnya antisipasi dari tim transisi malah memicu blunder politik bagi Jokowi-JK.

Bagaimanapun juga, imbuh Despen, keterlibatan KPK dan PPATK sebagai lembaga kredibel dan mumpuni untuk memastikan bersih tidaknya seseorang yang akan diangkat menjadi menteri, membuktikan Jokowi setia atas sikap antikorupsi yang selalu digelorakan selama kampanye dengan tidak melibatkan orang-orang bermasalah di kabinet.

Namun, Despen menyatakan jika kemudian proses itu malah menghambat proses politik dan terganggunya momentum menjaga harapan publik, ada yang salah dalam proses maupun mekanisme kerja tim transisi Jokowi-JK, yang selama ini berjanji akan mencari orang-orang terbaik di republik untuk mengisi portofolio kabinet, dengan rekam jejak bersih dan tidak terindikasi kasus korupsi maupun pencucian uang.

"Tim transisi harus mengakui kegagalan ini, dan tidak usah berdalih mencari alasan aneh-aneh. Harusnya kan mereka mengerti apa dampak politik dan aspek konstitusi sesuai amanat UU Kementerian Negara, bila mengusulkan perubahan nomenklatur kementeria, lalu bagaimana dengan DPR dan terkait personil, bagaimana sikap partai politik pengusung atau pihak lain yang berkepentingan. Semua ini kan harus diantisipasi," ujar Despen.

Fungsionaris DPP Partai NasDem ini juga mengajak semua pihak, khususnya kalangan partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), agar lebih arif dan bijaksana, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi-JK, untuk menyusun nomenklatur kementerian dan mencari figur-figur menteri yang mampu mewujudkan visi-misi membangun pemerintahan bersih bebas dari korupsi, karena kini rakyat menunggu bukti, bukan lagi sekadar janji.