TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum kunjung dibentuknya kabinet menimbulkan berbagai macam pendapat dan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia sekaligus anggota KPU 2002-2007, Chusnul Mar'iyah, mengatakan kondisi kekinian pemerintah semakin menunjukkan siapa sebetulnya pemegang kekuasaan sesungguhnya. Chusnul tidak sepakat dengan istilah lebih baik terlambat untuk lima tahun selanjutnya.

"Lho selama ini mau jadi presiden kalau saya pada saat saya kampanye saja saya tahu siapa kabinet saya. Sehingga saya jual juga ini menteri-menteri saya untuk menjadi gerbong barangkali bisa jadi vote getter. Kan harus sudah punya. Jadi bukan sekadar saya ingin jadi presiden tapi imajinasi tentang kabinet seperti apa belum (ada)," kata Chusnul saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Apabila Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah persiapan saat kampanye atau bahkan saat mencalon, alasan molor karena harus menyetor nama ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Entah penilaian kedua lembaga tersebut merah atau kuning, kata Chusnul, pemilihan calon menteri tersebut tetap menjadi wewenang Presiden.

"Ya sudahlah kan rapot merah bukan berarti KPK akan mengatakan tidak boleh jadi menteri, giliran nanti prosesnya dia ditarik jadi menteri ya itu konsekuensi. Melibatkan ini itu boleh tapi jangan justru jadi komoditi untuk alasan, argumen dan sebagainya," tukas Chusnul.

Sebelumya, ramai diberitakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya pada Rabu (22/10/2014) malam. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) telah menyiapkan lokasi pengumuman dan wartawan peliput di Istana Merdeka telah dibawa biro pers Istana.

Namun, acara tidak kunjung dimulai. Presiden Joko Widodo kemudian menegaskan dia tidak pernah memberitahukan akan mengumumkan kabinet saat itu.