Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah membentuk kabinet kerja. Dalam pemerintahan Jokowi terdapat nomenklatur perubahan kabinet.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan menuturkan menteri-menteri Jokowi terbentur pada persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya terjadi perubahan kementerian sehingga belum ada pos anggarannya.

"Setelah dilantik sebagaian kementerian pasti belum bisa bekerja karena harus didukung anggaran," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Agus menuturkan anggaran kementerian terlebih dahulu harus dibahas antara pemerintah dengan DPR.  Ia mencontohkan kementerian yang tidak bisa langsung bekerja karena belum adanya alokasi anggaran antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kini digabung. Anggaran setiap kementerian telah diposkan untuk tiap-tiap kementerian.

"Anggaran ini tidak bisa digabung terus langsung dipakai, enggak bisa gitu. Ini harus dilaksanakan diprogramkan, dan setelah itu, program-program yang baru juga tentunya anggaran-anggaran yang menetapkan yang harus dikeluarkan," ungkap Politisi Demokrat itu.