TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggabungan kementerian pada pemerintahan Jokowi-JK mulai dapat kritikan. Sebelumnya aktivis lingkungan yang keberatan pengabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan lantaran dianggap di nomorduakan oleh pemerintah Jokowi-JK, kini giliran politisi Partai Demokrat Michael Wattimena angkat bicara.

Secara tegas politisi asal dapil Papua Barat ini mengatakan nomenklatur penggabungan kementerian tidak sesuai dengan jargon dan pidato Jokowi saat dilantik yakni langsung kerja, kerja dan kerja. Michael juga mempertanyakan alasan nomenklatur kabinet Joko Widodo mengubah nomenklatur sejumlah kementerian yang hanya dikirim dua lembar kertas ke DPR.

"Saya kira tidak sesuai apa yang dikatakan Pak Jokowi yang mengatakan akan langsung kerja, sedangkan ada kementerian yang digabung tentunya harus membutuhkan proses pendekatan dan waktu. Jadi saya anggap proses kerja kementerian tersebut belum bisa jalan dengan efektif dan membutuhkan waktu sekitar dua tahun baru bisa jalan baik, sedangkan jargon Pak Jokowi kabinetnya harus segera kerja, kerja dan kerja," kata Michael, Minggu(26/1/2014) malam.

Kebijakan itu kata Michael juga dikhawatirkan hanya akan menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan. Memang apa yang dilakukan dalam penyusunan kabinet hak prerogsatif presiden, namun tentunya Presiden juga harus melihat dampaknya yang diyakini akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi melalui inisiasi dan reorientasi program terutama dalam sinkronisasi rencana kegiatan dan anggaran.

Terlebih kata Michael perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat secara otomatis akan diikuti dengan pemyesuaian struktur ruang pelayanan publik di tingkat daerah. Di sisi lain berdampak bagi pegawai negeri dan para eselon.

"Dampak lain juga akan menpengaruhi tingkat sinergitas antarpusat dan daerah dan antar daerah karena belum tentu terbangun persepsi yang sama di tingkat daerah dalam merespon perubahan nomenklatur di tingkat pusat," ujar Michael.

"Seharusnya Pak Jokowi merencanakan jauh-jauh hari dengan persiapan yang matang agar kementerian yang digabungkan bisa segera menyesuaikan dan langsung bekerja. Jangan hanya sebatas kepentingan sesaat tetapi berdanpak sistemik dan jangka panjang. Bilamana pemerintah bisa berjalan efektif, tentunya akan terjalin kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif," tambah Michael.

Sebelumnya kita ketahui bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah menyusun kementeriannya. Ada beberapa pos kementerian yang digabungkan diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan, dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Perumahan Rakyat menjadi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian PDT menjadi Kementerian PDT dan Transmigrasi.