Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Trisaksi sebagai pijakan Pemerintahan Jokowi-JK tak terealisasi. Orientasi keduanya dipertanyakan usai mengumumkan dan melantik 34 menterinya yang tergabung dalam Kabinet Kerja.

"Tentu saja perubahan ini dapat dipandang sebagai perubahan arah dan paradigma," ujar pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurut Ray, publik sepenuhnya berharap ada perwujudan cita-cita kebangsaan yang dirumuskan dalam Kabinet Trisakti. Perubahan nama ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan ke mana orientasi Kabinet Kerja Jokowi selanjutnya.

"Apakah masih sepenuhnya hendak mewujudkan Trisakti atau sesuatu yang berjalan apa adanya," tanya pria lulusan Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta itu.

Jokowi penting menjelaskan target kerja Kabinet Kerja baik jangka pendek atau jangka panjang. Apa yang dapat dilakukan dalam setahun, dua tahun hingga lima tahun ke depan. Sehingga masyarakat punya arah menilai dan mengevaluasinya.

Lebih dari itu, masyarakat juga menjadi mengerti ke mana arah perjalanan pembangunan bangsa ini di era Kabinet Kerja. Apalagi orientasi pembentukan dan perubahan dari Kabinet Trisakti ke Kabinet Kerja tak diutarakan Presiden Jokowi selama ini.

"Jangan sampai ke depan, banyak menteri yang wara-wiri seperti kerja penuh dedikasi tetapi untuk sesuatu yang tak dibutuhkan atau diperlukan masyarakat. Bagaimana pun, pembangunan harus tetap dimulai dengan target-target terukur," terangnya.

Mengaca pada komposisi kabinet, sambung Ray, bisa dipahami alasan perubahan nama tersebut. Setelah beberapa nama dipertanyakan kesungguhannya mengusung jiwa Trisakti. Sebut saja nama-nama menteri dalam tim ekonomi.

Hampir tak terlihat jejak pandangan dan sikap mereka yang tegas untuk kemandirian bangsa. "Mereka bukan lah barisan yang dikenal sebagai ekonom kerakyatan. Maka Kabinet Kerja bisa jadi untuk mengakomodir mereka," duga Ray.

Ia juga mengkritik Jokowi yang semula ingin menghilangkan peran Menteri Koordinator. Faktanya, Jokowi-JK justru menambah Kementerian Koordinator yang di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semula tiga kini ditambah satu.