TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sapu bersih ketua pimpinan komisi di DPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP), membuat isu merebak soal adanya komisi tandingan oleh anggota dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap mustahil hal itu terjadi.

"Nggak bisa itu. Penetapan pimpinan komisi ditetapkan pimpinan DPR. Pimpinan nggak ada dua, cuma satu jadi mustahil itu," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (29/10/2014).

Lebih lanjut saat ditanya perihal tak hadirnya seluruh anggota Fraksi PPP dalam rapat pemilihan ketua komisi, Fahri mengaku tak tahu.

"Kami nggak tahu mereka diundang. Karena terdaftar pasti diundang. Nggak datang ya walluhualam," ujarnya.

Sebelumnya, politisi Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebutkan sangat mungkin digelar pemilihan AKD tandingan.

"Politik itu kan sangat dinamis. Kita cari solusi yang cerdas dan solutif," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Hendrawan menilai KMP melakukan hegemoni di parlemen dengan merebut semua jatah alat kelengkapan dewan dan pimpinan komisi. Apalagi, pimpinan rapat pemilihan komisi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"Langkah Pimpinan Dewan ini merupakan langkah yang tidak kredibel, dipaksakan, dan tidak arif. Ada kecerobohan dan ketergesaan," kata Hendrawan.

PDI Perjuangan akan membahas legitimasi hukum dari wacana pimpinan komisi tandingan. Tetapi Hendrawan belum mau mengungkapkan hal tersebut.

"Sedang dilakukan koordinasi. Nanti pada saatnya akan disampaikan. Jangan terlalu terburu-buru," kata Hendrawan.