TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko hadir menjadi pembicara dalam acara International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Jenderal Moeldoko memenuhi permintaan pimpinan pesantren Al-Hikam KH. Hasyim Muzadi, dalam berbagi pandangan terkait pokok tema yaitu TNI dan Keamanan Nasional, khususnya dalam konteks konflik dan proses demokratisasi di Timur Tengah, yang kita kenal dengan Arab Spring.

Dalam acara itu juga mengundang tokoh dari Irak dan Syiria untuk membahas persoalan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Kamis (31/10/2014).

Dalam ceramahnya Panglima TNI menegaskan bahwa kebersamaan segenap rakyat dan komponen bangsa, dalam hal ini kebersamaan antara TNI dan rakyat, termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikam, akan dapat melanjutkan pembangunan bangsa ini, serta dapat memelihara dan menjaga NKRI.

"Bersama Rakyat TNI Kuat dan Bersama TNI Rakyat Kuat", itulah slogan yang terus didengungkan dalam rangka menjaga serta mempertahankan kedaulatan, melindungi seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan membangun kesejahteraan rakyat, menuju negara yang bal’datun toyyibatun warobbun ghofur, tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa dari perspektif TNI, kita harus terus merevitalisasi dan mereaktualisasi spirit memperkuat ketahanan nasional dan jatidiri bangsa, agar tidak terjadi diskontinyuitas terhadap pemikiran, sikap dan tindakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, penanganan terorisme mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak serangan teroris 11 September 2001 telah membawa beberapa implikasi. Pertama, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh negara," kata Moeldoko.

Menurutnya, sebagai ancaman nyata, isu terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi, sehingga menuntut kesiapsiagaan yang prima. Ketiga, penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerjasama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif.

Keempat, penanganan terorisme dengan menggunakan kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan, sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia.