Tribunnews.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy, menilai, muktamar yang digelar kelompok pendukung Suryadharma Ali di Jakarta tidak sah secara politik maupun yuridis. Secara politik, mukmatar tersebut tidak memenuhi kuorum, yakni dihadiri lebih dari setengah dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC).  (baca juga: Suryadharma Ali Gelar Muktamar PPP Usai Jokowi-JK Dilantik)

"Secara yuridis dia sudah selesai dengan Kemenkum HAM. Secara politik dia tidak dihadiri oleh lebih dari separuh DPW dan DPC sehingga yuridis dan politis muktamar di (Hotel) Sahid ini tidak memiliki landasan," kata Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Pria yang biasa disapa Romy ini mengatakan bahwa 28 DPW yang hadir dalam muktamar di Jakarta itu hanyalah data yang diklaim panitia. Ia menyatakan bahwa DPW dan DPC yang secara penuh menghadiri mukmatar tersebut jumlahnya hanya lima, yakni Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.

"Silakan cek ketua dan sekretaris 28 DPW yang ada ini, hari ini, kemarin, atau kemarinnya posisinya di mana," kata Romy.

Sebelumnya, Romy menginstruksikan agar semua pimpinan DPW dan DPC PPP tidak menghadiri muktamar yang dilaksanakan oleh kelompok Suryadharma pada 30 Oktober 2014. Menurut dia, hasil muktamar yang sah adalah yang digelar di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu.

Romy beralasan, pengurus harian DPP PPP hasil Muktamar Surabaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan ini juga dianggap sebagai legitimasi bahwa konflik di internal PPP sudah selesai. (baca juga: Jokowi Dipastikan Hadiri Muktamar PPP di Surabaya )

Sementara itu, Suryadharma menyampaikan adanya ancaman dari Romy kepada DPC/DPW agar tidak menghadiri muktamar di Jakarta. Para pimpinan DPC/DPW tersebut, menurut Suryadharma, mengaku diancam akan dicoret dari kepengurusan partai.