TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan adanya permasalahan di DPR. Hal itu diungkapkan Wasekjen DPR Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).

DPR terbelah antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. KIH pun membentuk pimpinan DPR tandingan.

"Tentu (Megawati) prihatin dengan situasi macam ini. Perlu kita ambil inisiatif prakarsa mencari solusi terhadap krisis politik di DPR. Mumpung belum keluar DPR," kata Basarah.

Megawati, kata Basarah, telah memberikan arahan kepada anggota fraksi partai berlambang banteng itu di DPR. Arahan Megawati meminta anggota fraksi melaksanakan fungsi kedewanan sesuai dengan peratiran perundang-undangan.

"Itu arahan Bu Mega kepada fraksi PDIP. Kalau ada upaya mengamputasi peran anggota DPR ataupun fraksi harus diambil langkah politik untuk menormalkan kembali fungsi fraksi-fraksi dan anggota yang diamputasi hak-hak dan kewenangannya itu," kata Ketua Fraksi di MPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin ketua umum partai-partai tidak setuju dengan adanya DPR tandingan. Pasalnya, pembentukan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) inkonstitusional.

"Saya kira kalau ditanyakan ke ketum-ketum partai mereka, belum tentu mereka setuju, saya yakin (Ketua Umum PDIP) Bu Mega tidak setuju kan Bu Mega orangnya sangat konstitusional," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu yakin, Megawati tidak menyetujui aksi anggota fraksinya di DPR. "Coba deh ditanya sama Bu Mega, Bu Mega setuju enggak dengan aksi anak buahnya itu," katanya.