“Saya sangat mengharapkan ada gebrakan dari Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno untuk menciptakan BUMN yang bersih dari korupsi, sehingga perekonomian akan tumbuh tanpa korupsi,” Muchlis menambahkan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menegaskan akan menjadikan perusahaan pelat merah sebagai pendorong utama perekonomian bangsa.

Perusahaan BUMN dinilai mampu memberikan manfaat besar untuk roda perekonomian.

"Kita manfaatkan BUMN untuk mengembangkan perekonomian. Sehingga BUMN itu digunakan sebagai agent of development," ujar Rini di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis pekan lalu (30/10).

Sejak beberapa tahun belakangan, manajemen PLN bertekad kuat untuk membangun sistem yang baik dan bisa menangkal praktek korupsi. Jika sistem yang baik itu bisa dibangun dan berjalan dengan baik pula, maka akan bisa menangkal praktek-praktek korupsi.

Salah satu bentuk ketegasan komitmen untuk PLN Bersih dinyatakan melalui aksi korporasi yang nyata, yakni menjalin kerjasama dengan jaringan organisasi global anti korupsi Transparency International Indonesia (TII).

PLN dan TII telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama PLN TII pada 6 Maret 2012 di Kantor PLN Pusat.

Kerjasama ini bertujuan untuk lebih memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas, sungguh-sungguh menerapkan praktek GCG dan anti korupsi. Kerjasama yang dibangun meliputi reformasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan.