Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden Jokowi Tak Pilih Orang Parpol sebagai Jaksa Agung

"Tampaknya Jokowi berusaha mengkombinasikan internal dan eksternal antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung," ujar Menteri Sekretaris Kabinet Andi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Y Gustaman
zoom-in Presiden Jokowi Tak Pilih Orang Parpol sebagai Jaksa Agung
Tribun Medan/Dedy Sinuhaji
Warga berebut menyalami Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat presiden mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Desa Gurukinayan, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, Rabu (29/10/2014). Blusukan perdana Presiden Jokowi ke Tanah Karo tersebut guna melihat kondisi sebenarnya dari pengungsi letusan Gunung Sinabung serta memberikan bantuan dan mencari solusi penyelesaian proses relokasi bagi warga korban Sinabung. Tribun Medan/Dedy Sinuhaji 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo masih menggodok nama-nama untuk diangkat menjadi Jaksa Agung baik dari dalam dan luar kejaksaan. Tapi mereka bukan lah kader partai politik.

"Tampaknya Jokowi berusaha mengkombinasikan internal dan eksternal antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung," ujar Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto di kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Menurut Andi, memang posisi Jaksa Agung idealanya ditunjuk langsung presiden. Mereka bisa dari eksternal atau internal. Kalangan eksternal yang dipilih tentu saja berasal dari profesional hukum yang memiliki kredibilitas.

Andi mengaku belum mengetahui apakah Jokowi akan memilih Jaksa Agung dari calon internal atau eksternal kejaksaan. "Tapi kombinasi eksternal-internal itu akan dicari tahu bagaimana mendapatkan komninasi ideal," terangnya.

Meski begitu, sejumlah nama-nama Jaksa Agung yang disodorkan partai politik masih ada. Tapi Jokowi tegas menginginkan orang yang akan uduk sebagai Jaksa Agung berasal dari kombinasi eksternal dan internal kejaksaan.

"Itu keinginan awal dari Pak Jokowi sejak masih presiden terpilih, di kantor transisi yang sudah menentukan posisi apa yang sebaiknya atau tidak diduduki oleh parpol. Dan posisi mana yang sebaiknya diduduki parpol," tandasnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas