TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adian menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mengabaikan fungsi-fungsi DPR saat ini. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tak mengganggu kinerja pemerintahan disaat DPR yang berkonflik, tak juga selesai.  

"Menghadapi kisruh DPR yang berpeluang mengganggu kerja pemerintahan,  Presiden Jokowi perlu menimbang, mengabaikan untuk sementara waktu fungsi-fungsi DPR yang berkaitan dengan pemerintah, terutama fungsi budgeting," ujar Donny, Selasa (4/11/2014).

"Ketika DPR menjadi ajang pertarungan politik kepentingan, presiden dapat mengabaikan lembaga tersebut demi kepentingan bangsa dan negara," Donny menegaskan.

Hingga kini, konflik dualisme DPR terus berlanjut dan tak mau mengalah. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan,PKB, Nasdem,  Hanura, dan Fraksi PPP menggelar rapat paripurna, belum juga berdamai dengan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat.

Mengabaikan fungsi DPR oleh pemerintah, kata Donny tetap dilakukan sampai lembaga wakil rakyat melakukan konsolidasi, kembali berhalan normal.

"Ini waktunya Jokowi mempertontonkan kuasa presidensialistisnya kepada rakyat. Bahwa, Jokowi melayani rakyat bukan politik kepentingan," Donny menegaskan.