Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ruang Rapat Komisi IX DPR Jadi Rebutan KIH dan KMP

Konflik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus terjadi.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ruang Rapat Komisi IX DPR Jadi Rebutan KIH dan KMP
The Jakarta Post/Seto Wardhana
suasana rapat paripurna DPR tandingan di ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Rapat Paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat yang tidak diakomodir oleh Setjen DPR itu tetap digelar dengan agenda pembacaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR, pemilihan dan penetapan pimpinan DPR dan memtuskan Pimpinan DPR sementara yang diketuai Ida Fauziah (PKB),bersama Wakil Ketua Effendi Simbolon (PDI-P) , Supriyadi (Partai Nasdem), Dossy Iskandar (Partai Hanura) dan Syaifullah Tamliha (PPP). (The Jakarta Post/Seto Wardhana) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus terjadi. Bahkan keduanya saling berebut ruang rapat di komisi.

Peristiwa tersebut terjadi di ruang rapat Komisi IX DPR. Saat itu ruang tersebut sedang digunakan oleh staf fraksi Gerindra. Disisi lain Komisi IX versi KIH juga ingin menggelar rapat di ruangan tersebut.

Ruang Komisi IX DPR memang digunakan juga sebagai ruang Fraksi Gerindra. Kedua kelompok lalu terlibat perdebatan terkait ruangan tersebut. Mereka juga meminta bantuan ke sekretariat Komisi IX yang berada bersebelahan dengan ruang rapat.

"Kita kok dibedain? Padahal kita ada PKB, NasDem, Hanura, PDIP. Jadi gini, anehnya dipakai sama staf ahli Gerindra, kita anggota Komisi IX mau rapat. Tapi justru sama sekjen masih bertele-tele, nanti dulu dan sebagainya," kata Politisi PKB Eem Marhamah Zulfahiz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Akhirnya, Komisi IX DPR versi KIH tidak jadi menggelar rapat karena tak dapat ruangan kerja. Eem menuturkan lobi yang sudah dilakukan berakhir buntu.

Eem menyatakan protes karena merasa berhak menggunakan fasilitas komisi. Pasalnya, Eem dan anggota KIH merupakan anggota DPR. Padahal, katanya, rapat komisi dilakukan dari berbagai partai politik.

"Saya kira masa kemudian ruang komisi dikalahkan oleh kepentingan staf ahli, dan satu partai," ujarnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas