TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai para pimpinan koalisi harus menemukan jalan tengah guna menyelesaikan konflik dua kubu anggota parlemen. Semua harus dapat disatukan kembali, karena baik anggota DPR yang masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun Koalisi Merah Putih (KMP) sama-sama dipilih rakyat dan digaji oleh negara.

"‎Menurut saya memang harus diambil langkah-langkah yang bisa membuat suasana bisa normal kembali dalam kehidupan kenegaraan kita. Tentunya dalam kaitan dengan tugas-tugas DPR," kata Akbar ditemui wartawan di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2014) malam.

Akbar berpendapat, salah satu solusi yang dapat diambil oleh pimpindan DPR Setya Novanto cs adalah memberikan jatah 16 kursi pimpinan pada 16 alat kelengkapan dewan (AKD) ke KIH. Jika hal itu diakomodasi oleh Setya cs, maka tak mustahil konflik di DPR dapat terselesaikan.

"Ya menurut saya tentunya memberikan tempat kepada rekan-rekan dari KIH dalam AKD. Saya sudah ngobrol dengan rekan-rekan dari KIH. Termasuk juga dengan saudara Fadli Zon (Wakil Ketua DPR). Sejauh memang dimungkinkan mungkin bisa. Dan kelihatannya sudah ada," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu.
Edwin Firdaus