TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Kofifah Indar Parawangsa mengatakan pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pascapengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Bantuan bagi masyarakat yang belum menerima KKS, Kofifah mengungkapkan pemerintah masih menggunakan program pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

"Pakai KPS, Kartu Perlindungan Sosial. Mulai besok dijalankan," ujar Kofifah usai menghadiri pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).

Kofifah menjelaskan, pembagian KPS nantinya akan dilakukan melalui kantor pos yang ada di tiap provinsi. Mengenai jadwal pembagian, Kofifah mengatakan PT Pos yang memiliki jadwal pembagian tersebut.

"Jadwalnya ya mulai besok sampai 2 Desember, Desember semua berlaku. PT Pos yang mengatur jadwalnya karena yang pegang uang PT Pos mulai besok di 34 provinsi. Kami hanya dapat datanya misalnya besok di Jakarta itu 5 kota," kata Kofifah.

Kofifah melanjutkan, pemerintah akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 400.000 tiap dua bulan, dengan menggunakan sistem simpanan, sehingga masyarakat pemegang KPS bisa mengambil seperlunya, tidak harus tiap 2 bulan mengambil Rp 400.000.

"Ini bentuknya simpanan meskipun ini bentuknya KPS belum KKS tapi ini sudah dalam bentuk simpanan. Di Jakarta kemarin ada 600 yang dibagi 403 yang ambil, hanya 15 yang ambil semua. Ide dasarnya adalah agar masyarakat mengambil sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas. yang butuh 200 ribu ya ambil 200," kata Kofifah.