TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua fraksi partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) angkat bicara soal tudingan politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka bahwa kenaikan harga BBM karena salah urus anggaran zaman SBY.

Menurut Ibas sapaan akrabnya, pengurangan subsidi BBM dilakukan sebagai tantangan dalam pemerintahannya.

"Tapi apakah kemudian Pak SBY menyalahkan pemerintah sebelumya? Tidak. Itu jadi problematik dan tantangan di masa pemerintahan beliau," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/11/2014).

Lebih lanjut Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan, tak bijak jika ada yang menyebutkan bahwa kendala pemerintahan Jokowi menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Lihat saja secara fokus, jawab dengan seksama dan solusi untuk jalankan pemerintahannya dengan baik," kata Ibas.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa SBY tidak hanya menaikkan, tapi juga pernah menurunkan harga BBM. Selain itu, lanjut Ibas, SBY sama sekali tidak pernah menyalahkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

"Pak SBY melakukan politik yang bisa dikatakan merugikan citra beliau. Masyarakat, pers bisa melihat Pak SBY pernah menaikkan tapi juga tidak sedikit menurunkan. Apakah pernah Pak SBY menyalahkan pemerintahan sebelumnya," kata Ibas.

Untuk itu, Ibas meminta kepada pemerintahan pimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM harus dinaikkan. Selain itu, perlu dipaparkan juga apa yang akan dilakukan pemerintah sebagai dampak kenaikan harga BBM tersebut.

"Pemerintah jelaskan saja alasannya, apa bentuk kontribusi bilamana dinaikkan, apakah bentuk bantuan sementara atau langsung," lanjutnya.

Sebelumnya Rieke mengatakan, pihaknya tak mau kenaikan ini disalahkan kepada pemerintahan Jokowi.

"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya," kata Rieke dalam siaran persnya, Rabu (5/11/2014).

Namun Rieke tak ingin langsung berburuk sangka soal kesalahan SBY di masa lalu itu. Dia meminta SBY sendiri yang klarifikasi atau mantan menteri keuangannya Chatib Basri.

Hal ini penting dilakukan, kata dia, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara. Menurut Rieke, SBY harus sampaikan ke publik, transparansi kondisi kas negara penting.

"Agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut," imbuhnya.