Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PAN: Argumentasi Jokowi Naikkan Harga BBM Jauh dari Nalar Masyarakat

"Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi. Diyakini, pemerintah belum tentu siap menghadapinya," kata Saleh.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
zoom-in PAN: Argumentasi Jokowi Naikkan Harga BBM Jauh dari Nalar Masyarakat
Tribunnews/Dany Permana
Presiden Joko Widodo meninggalkan ruang konferensi pers usai mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo dinilai tidak tepat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat ini. Pasalnya, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut.

Demikian dikatakan Ketua DPP PAN Saleh Daulay ketika dikonfirmasi, Senin (17/11/2014). "Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi. Diyakini, pemerintah belum tentu siap menghadapinya," kata Saleh.

Selain itu, Saleh mengatakan argumen untuk menaikkan harga BBM dinilai lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, Joko Widodo dinilai presiden yang dekat dengan rakyat. Tentu mereka akan kesulitan untuk mencari pembenaran dalam hal kenaikan BBM ini.

"Kalau memang alasannya karena defisit APBN, pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menaikkan harga BBM tersebut," katanya.

Oleh karena dikaitkan dengan defisit APBN, ujarnya, secara politik sebetulnya pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR. Pandangan-pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi keputusan sepihak pemerintah.

"APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikkan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertangung jawab," katanya.

Saleh mengingatkan pada periode yang lalu, ketika pemerintah hendak menaikkan BBM, selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi di balik kenaikan harga BBM.

Berita Rekomendasi

"Dan kalau sudah diputuskan bersama, DPR juga otomatis tidak bisa mengelak untuk mendukung langkah pemerintah," katanya.

Menurut Saleh, kebijakan kenaikan harga BBM ini terkesan mendadak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kenaikan ini akan dilakukan bulan depan. Karena itu, wajar jika masyarakat tidak memiliki persiapan.

"Kebetulan malam ini saya sedang melintasi beberapa SPBU. Saya melihat antrean panjang. Antrian itu persis terjadi sesaat setelah presiden mengumunkan kenaikan harga BBM," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas