TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan keputusan pemerintah Joko Widodo menaikan harga BBM bersubsidi bukanlah persoalan politik.

"BBM harus dilihat dari kacamata anggaran secara keseluruhan dan fislkal secara keseluruhan. Dan bila, pemerintah Jokowi menaikKan dalam waktu satu bulan pemerintahanya tentunya karena budget fiskal kita sangat berat," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/11/2014).

Menurutnya, kompensasi pemberian tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kenaikan BBM ini tidak ada kaitannya dengan kartu ini. Itu janji beliau jauh-jauh hari," tegasnya.

Pramono menyebutkan, keputusan menaikKan disaat baru menjabat selama satu bulan, menandakan Jokowi siap tidak populer.

"Dan ini resiko yang harus ditanggung. Tapi untuk kepentingan jangka panjang ini akan menyehatkan fiskal kita, karena dalam hukum keuangan fiskal kita, kalau ini tidak dilakukan, akan menyebabkan multiflier effect berbagai sektor," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Pramono, Jokowi, juga sudah siap menghadapi sikap masyarakat yang menganggap bahwa kebijakannya kali ini kurang pro rakyat.

Hanya saja, ia menegaskan, yang perlu dipahami adalah dampak pertumbuhan pembangunan pasca kenaikan harga BBM saat ini.