TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengaku tak takut dipecat dari partai karena vokal dan sikapnya yang berseberangan dengan garis partai terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai wakil rakyat, Effendi mengaku akan berjuang untuk rakyat yang diwakilinya dengan segala risiko yang harus ditanggung.

"Saya bekerja sesuai hati nurani saya. Kalau sanksi sih kan konsekuensi sebagai wakil rakyat. Kalian masa urusan sanksi dipermasalahkan, memangnya saya pegawai negeri?" kata Effendi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Effendi meyakini, keputusan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM tak sesuai dengan kehendak rakyat. Menurut dia, rakyat akan semakin menderita dengan adanya kenaikan harga BBM.

"Saya sangat menyesalkan (kenaikan harga BBM) dan saya minta maaf kepada konstituen saya," ujarnya.

Ia menilai, ada sejumlah cara lain yang sebenarnya bisa ditempuh pemerintah untuk menghemat subsidi, selain menaikkan harga BBM. Salah satunya, kata dia, memberantas mafia migas.

"Saya sudah sampai ke tahap nalar saya, menyampaikan berdasarkan logika dan fakta. Saya menyampaikan secara terbuka dan terukur, memberi masukan ke pemerintah, tapi mungkin suara saya tidak didengar," kata Effendi.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.