TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI mengaku belum membahas persoalan kenaikan harga BBM dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Gerindra masih membahas masalah itu di tingkat internal partai.

"Belum pernah kami (KMP) bicarakan ini," kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di ruang fraksi Gerindra, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Gerindra, kata Muzani, meminta pemerintah Presiden Jokowi-JK untuk mecabut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Fraksi Gerindra ingin ketuk pemerintah Jokowi untuk mencabut kebijakan tersebut dan kembalikan ke harganya semula," tuturnya.

Sekjen Gerindra itu mengatakan dua hari setelah kenaikan harga BBM membuat angkutan umum menaikan biaya sewanya hingga 100 persen. Hal itu membuat efek domino bagi kenaikan harga barang lainnya.

"Itu akan berdampak pada kenaikan barang dan komponen yang menggunakanjasa angkutan. Itu akan alami juga pada penurunan daya beli dan membuat kemiskinan baru," tuturnya.

Selain itu, Muzani menerangkan kenaikan harga BBM ini tidak tepat pada saat ini, di mana harga minyak dunia mengalami penurunan. Bahkan, di sejumlah negara juga menurunkan harga BBMnya. "Ini yang tidak terjadi di Indonesia," ujarnya.

Muzani menuturkan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik dari imbas kenaikan harga BBM ini. Apalagi, disebutkan alasan pemerintah kenaikan harga BBM ini untuk menguatkan defisit anggaran.

"Fraksi Gerindra dengan anggotanya 73 siap bekerja sama dengan pemerintah," tegasnya.