TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak akan memberikan subsidi tambahan bagi angkutan umum pascapengurangan subsidi BBM. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Menurutnya, angkutan umum selama ini bisa beradaptasi dengan baik tanpa banyak campur tangan pemerintah.

JK usai menghadiri acara Risk And Governence Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014), menyinggung soal kebijakan pemerintah tentang tarif atas. Namun Organisasi Angkutan Darat (Organda) jarang sekali mematuhi. Justru mereka memasang tarif lebih rendah.

"(Batasan) tarif justru kadang-kadang tidak dipakai, karena bersaing.Itu bagus organda itu menyesuaikan tarif," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Lorena Surbakti mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan JK itu karena pengaruhnya sangat besar bagi angkutam umum. Organda pun mengancam akan mogok masal pada Rabu ini (19/11).

Menurut JK, pembangunan infrastruktur yang didanai dari pengalihan subsidi tersebut, dampaknya akan sangat positif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan itu dapat mempermudah masuknya investasi ke Indonesia, dan ikut membantu mendongkrak tingkat perekonomian Indonesia.

"Jadi (harga) BBM naik itu akibat saja. Supaya anda punya jalan lebih baik, sekolah lebih baik rumah sakit lebih baik," tandasnya.

Naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terganggunya sektor konsumsi dan inflasi, adalah risiko yang harus dihadapi kata JK. Menurutnya dalam waktu sekitar tiga bulan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik.