Hari Ini Presiden Jokowi akan Dengarkan Curhat para Gubernur se-Indonesia
Presiden Jokowi hari ini, Senin (24/11/2014) akan bertemu dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi hari ini, Senin (24/11/2014) akan bertemu dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden akan mendengarkan "curhat" para gubernur tentang kendala-kendala pembangunan yang terjadi di daerah.
"Melanjutkan pertemuan pertama yang diselengarakan Mendagri di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu, khusus acara rakor informal di Bogor besok, hanya dengan gubernur se-Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima, Minggu (23/11/2014).
Dalam pertemuan yang dikemas secara informal itu, Tjahjo mengungkapkan, Presiden ingin mendengar masukan dari para gubernur terkait pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi. Jokowi akan menitikberatkan pada rencana program pembangunan wilayah, skala prioritas dan kendala, serta usulan dari setiap provinsi.
"Bapak Presiden juga akan memberikan arahan kebijakan nasionalnya di daerah," kata Tjahjo.
Dalam pertemuan itu, Presiden akan ditemani oleh menteri-menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.
Setelah pertemuan dengan gubernur, Jokowi juga direncanakan menggelar pertemuan serupa dengan bupati/wali kota se-Indonesia yang waktunya akan dijadwalkan kemudian.
"Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala," papar Tjahjo.
Sebelumnya, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kepala daerah. Di dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah diberikan kesempatan berbicara tentang kendalanya selama ini.
Para gubernur saat itu langsung melaporkan kendala izin pembangunan pembangkit listrik yang bertahun-tahun tertahan di kementerian hingga persoalan banyaknya tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Papua pada masa pemerintahan lalu.