TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak akan menjadi masalah serius apabila masyarakat merasakan semua program-program populis dari pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, dalam hal ini, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan pemerintah selain
menggeser Anggaran Pembelanjaan Biaya Negara (APBN) 2015 ke hal-hal yang produktif. Di antaranya anggaran untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, alokasi untuk desa, pertanian, dan nelayan.

"Jokowi kan besar dengan populisnya, program-program kerakyatan. Saya kira kenaikan harga BBM ini tidak akan menjadi masalah serius. Jadi pengalihan subsidi ini untuk tujuan yang baik," kata Boni di sela-sela diskusi "Kenaikan BBM ; Obat atau Racun ? ” di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014) siang.

Menurutnya, yang menjadi persoalan serius justru beban APBN yang sempit yang diwariskan oleh pemerintah sebelum Jokowi.

"Ini memang warisan terbaik dari SBY kepada pemerintahan Jokowi, yaitu beban APBN yang sangat serius," katanya.