Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat mendesak Ketua DPR RI Setya Novanto untuk segera mengambil sikap terkait sejumlah surat larangan yang dilayangkan kabinet Jokowi-JK untuk tidak menghadiri sejumlah rapat dengan komisi selaku mitra kerja pemerintah.

"Coba tanya ketua DPR itu, kalau anggota kau tanya komentarnya beda-beda, yang paling baik menjawab itu Setya Novanto dia harus jawab dan dia harus bicara, jangan diam-diam saja," kata Martin kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Senin (24/11/2014).

"Jangan terlalu banyak pertanyaan itu kepada anggota, ketua DPR yang harus bicara, dia harus bicara soal ini kepada presiden," tambahnya.

Menurut dia, tidak hanya komisi VI saja yang tidak dihadiri oleh mitra kerjanya, seperti Kementerian BUMN, di komisi III yang bergerak di bidang hukum pun juga mengalami hal serupa.

"Tidak hanya komisi VI, kapolri di komisi III saja tidak datang, menkumham tidak datang, di komisi lain juga tidak ada yang datang," kata Martin.

Oleh karena itu, sambung dia, sebaiknya Setya Novanto selaku ketua DPR yang bicara.

"Jangan biarkan semua anggota DPR ini bicara karena itu kapasitasnya, itu gunanya dia jadi ketua," lanjutnya.