TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR-RI mendukung usulan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka soal perubahan sistem Penganggaran Swakelola di bawah Kemenpora menjadi dana Hibah melalui Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Demikian dikatakan Ketua komisi X DPR-RI, Teuku Riefki Harsya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/11/2014). RDPU itu dihadiri Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault.

Riefky mengatakan pihaknya meminta Menko PMK dan kementrian terkait untuk mendukung upaya gerakan Pramuka dalam penguatan kelembagaan dan pengangaran.

"Kemenko PMK sebaiknya segera mengonsolidasikan program-program dan anggaran pendidikan kepramukaan yang tersebar di berbagai kementrian agar bisa berada di bawah koordinasi Kwarnas Gerakan Pramuka," ujar Riefky.

Politisi Demokrat ini menambahkan, bahwa Komisi X akan mendukung persiapan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional 2017 yang akan diadakan di Buperta Cibubur dan diikuti 50 ribuan generasi muda dari pelosok nusantara.

"Kami sangat mendukung persiapan dan pelaksanaan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional pada 2017 mendatang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault mengatakan inti dari RPU itu adalah meminta dukungan kepada Komisi X DPR-RI dan pemerintah terkait swakelola dana untuk terwujudnya Gerakan Pramuka yang relevan.

"Gerakan Pramuka untuk membantu pembentukan karakter bangsa dan tentunya kami sangat membutuhkan dukungan Komisi X dan pemerintah untuk untuk pembentukan Master Plan Gerakan Pramuka 2015-2045," kata Adyaksa.

Adyaksa mengatakan, Pramuka memiliki 22 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesi. "Sistem swakelola Kemenpora menyulitkan langkah pelaksanaan program kepramukaan yang sangat dinamis. Untuk itu perlu dipindah menjadi dana hibah melalui kantor Kemenko PMK (Kesra). Karena GP bukan organisasi ke pemudaan," tuturnya.