Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ancaman Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon soal menghentikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tidak mendasar.

Menurutnya, APBN-P tersebut bukanlah hal urgent atau penting untuk sementara ini. Ia justru menilai hal yang paling penting yaitu menyempurnakan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Bukan soal urgent. Justru urgent-nya DPR bersatu. Itu yang urgent. Jangan dibolak-balik," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014).

Saat ini pemerintah belum menggunakan APBN-P. Sebab, APBN-P paling cepat baru bisa diajukan tahun depan. Sementara ini pemerintah masih menggunakan APBN 2014 yang sudah disahkan September 2014 lalu.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengancam tak akan menyetujui anggaran untuk pemerintah jika menteri tidak hadir dalam rapat-rapat di DPR. Paling banyak menteri absen rapat tiga kali.

"Kalau misalnya mereka tidak hadir dan kemudian tidak disahkan APBN-P, lantas mereka mau dapat anggaran dari mana? Dari langit?" gertak politikus Gerindra itu.