TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan bentuk intervensi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Poerdijatno yang dinilainya terlalu ikut campur dan melarang kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali,

"Kami sangat menyayangkan, banyak masalah lain. Misalnya bentrok Polisi dengan TNI, itu jauh lebih signifikan. Terus mau mengurus tempat dan waktu dari parpol. Apa urusannya," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, menteri Kabinet Kerja Jokowi yang masih dalam masa percobaan perlu dievaluasi, karena dinilai membahayakan kepentingan nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu yakin, Partai Golkar adalah partai yang sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.

"Tentu kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus negara ini. Seorang presiden ataupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik, bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," katanya.

Fadli Zon juga mengingatkan kepada para menteri dan jajaran lain dalam pemerintahan Jokowi agar tidak keluar batas dalam bertindak.