TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto bisa dikatakan sebagai intervensi pemerintah terhadap rencana pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar.

"Intervensinya apa? Pemerintah melihat dari sudut keamanan. Bukan intervensi. Karena pemerintah, polisi bertanggung jawab kepada keamanan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014) sore.

Politikus senior partai Golkar ini mengungkapkan pihaknya tidak ingin peristiwa kericuhan dua kubu di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada hari Selasa (25/11/2014) kemarin terjadi lagi di Bali.

"Kalau terjadi seperti kemarin, bawa parang kemana-mana, ditenteng-tenteng, berkelahi, melempar batu di Bali bagaimana," kata JK.

Sebab, JK menilai apabila kericuhan yang sama terjadi di Bali, akan menjadi isu internasional, mengingat Bali merupakan destinasi wisatawan asing.

"Itu mencegah konflik-konflik, apalagi di Bali, kalau nanti ada seperti kemarin di sini, besar-besaran, nanti isu itu menjadi internasional. Jadi tidak bagus untuk Bali kalau terjadi keributan," kata JK.