Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta turun tangan berkomunikasi dengan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdjiatno. Komunikasi dilakukan terkait pernyataan Tedjo tentang Munas Golkar di Bali.

"Jokowi harus ambil alih, harus langsung berkomunikasi dengan menkopolhukam, dia kan pembantu presiden," kata Peneliti LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Siti menuturkan sikap  Menkopolhukkam seharusnya tidak kembali seperti jaman dahulu. Pada era Orba, Siti mengingatkan peran Mendagri menjadi pembina partai politik. (Baca juga: JK Harap Golkar Tidak Pecah Meski Diterpa Prahara)

"Harusnya jangan menarik jarum jam ke belakang, itu kan perjuangan 98 gerakan reformasi, setelah 98, mulai rekonstruksi,  Mendagri tidak lagi jadi pembina politik," ujar Siti.

Partai politik pada era reformasi menjadi organisasi mandiri tanpa intervensi pemerintah. Parpol, ujar Siti, juga harus memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.

Apalagi, Golkar sebagai partai pemenang kedua di pemilu legislatif 2014. Sehingga tidak perlu diintervensi.

"Apalagi yang bersangkutan tidak memintakan petunjuknya kepada pemerintah, lalu partai menterjemahkan intervensi banget, kasihan Jokowi," tuturnya.

Siti juga meminta Menkopolhukam berkomunikasi secara elegan dan elok. Indonesia pun memiliki budaya dalam berkomunikasi. (Baca juga:Bentrok Dua Kubu AMPG, Priyo Sebut Massa Yorrys Kader Resmi)

"Lebih harmoni lebih sejuk sebelum mengeluarkan statement, harusnya secara personal. Kan biasa diajak ngomong, partai sensitif ini multi partai kita harus hati-hati. Memang harus kesejukan, Jokowi kan cool harus diikuti menterinya, jangan kayak Ahok menimbulkan kegaduhan," jelasnya.