Sebelum Terjadi Bentrok, Ada yang Borong Jaket AMPG di Pasar Senen
Aksi borong jaket senilai ratusan juta rupiah itu diduga politisi Golkar ini dilakukan oleh bukan anggota AMPG
Editor: Hendra Gunawan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan Presidium Penyelamat Partai akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Januari, awal tahun depan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman memastikan, sampai saat ini pihaknya belum memberi ijin penyelenggaraan Munas Golkar dilaksanakan di Bali.
"Kita masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu. Oleh karenanya, ada bibit-bibit ini, bibit konflik yang kemarin alangkah ini akan berlangsung sampai kesana, ini yang jadi pertimbangan kita," ujar Sutarman usai upacara pelepasan Satgas Formed Police Unit (FPU) dalam misi perdamaian PBB Uni Afrika ke Sudan di Mabes Polri (26/11) kemarin.
Sementara Ketua Panitia Lokal Munas Partai Golkar Gusti Putu Wijaya memastikan persiapan Munas sudah 90 persen. "Bali sudah siap. Sejauh ini sudah rampung 90 persen," kata Putu Wijaya.
Ia yakin akan rampung dalam satu dua hari ke depan. Persiapan teknis, dimaksud berkaitan dengan aspek keamanan, akomodasi peserta dan kebutuhan teknis lainnya. Sedangkan sisa 10 persen lagi, ujarnya, meliputi kordinasi dengan panitia pusat. Khususnya materi materi yang dibahas di Munas.
DPD Golkar Bali, lanjutnya, terus menggodok persiapan materi dan aspirasi yang akan disampaikan. Apalagi di Munas terbuka peluang adanya perubahan AD/ART. "Kan bukan soal teknis saja, tapi perlu dipikirkan apa tawaran Golkar Bali di Munas nanti," kata Putu Wijaya.
Kapolri Jenderal Sutarman kemudian memastikan kembali, pihaknya belum bisa menjelaskan kapan izin untuk pelaksanaan Golkar akan dikeluarkan. Menurutnya Polri sedang mengevaluasinya. "Sebenarnya bukan izin tapi STTP. (Keluar izinnya) kita lihat, makanya sedang kita evaluasi dulu," kata Sutarman.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, sebenarnya tidak menghendaki ada dua munas. Presidium Penyelamat Partai Golkar, lanjutnya, hanya bertujuan ingin mengembalikan ketentuan partai sesuai payung hukum AD/ART. "Kalau bisa (munas) satu saja. Nanti pada waktunya dalam pandangan kami, Januari 2015. Dan itu ditetapkan pada sidang pleno," ujarnnya.
Agung kemudian mengajak semua pihak untuk bekompetisi secara sehat. "Saya kira soal head to head, bisa saja tapi yang jelas harus dipilih tidak langsung aklamasi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Siti Hediyati Hariyadi mempertanyakan alasan larangan Munas IX Golkar di Bali. Perempuan yang akrab dipanggil Titiek Soeharto itu mengaku belum mendengar Kapolri Jenderal Sutarman melarang gelaran Munas Golkar.
"Saya kira kenapa mesti enggak boleh orang mau Munas saja. Kenapa harus parno (paranoid)," kata Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Sepengetahuan Titiek, Munas Golkar tidak perlu izin dan hanya pemberitahuan saja. "Apakah harus ada izin resmi?" tanya Titiek.
Mengenai pernyataan Menkopolhukkan Tedjo Edhie Purdjiatno dinilai sebagai intervensi pemerintah, Titiek enggan berkomentar. Ia meminta masyarakat menilai pernyataan tersebut.
"Kalau kita ingin mengadakan munas kenapa harus dilarang larang. Toh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa apa, kita enggak bikin ribut, jadi kenapa harus dilarang," Titiek.
Sebelumnya, pemerintah tidak khawatir dicap telah mengintervensi partai politik. Hal itu ditegaskan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang memerintahkan agar Polri tak mengeluarkan ijin Partai Golkar melakukan Munas IX, 30 November-3 Desember 2014 di Bali.
