TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, tim Presidium Penyelamat Partai Golkar tidak bermaksud untuk memecah partai menjadi dua suara mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional IX. Menurut dia, justru tim tersebut akan mengembalikan aturan pelaksanaan Munas sesuai dengan konstitusi partai.

"Kami tidak bermaksud memecah partai, justru ingin menegakkan partai dalam track yang benar," ujar Ace di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Ace mengatakan, tim Presidium Penyelamat Partai Golkar ingin Munas berjalan secara adil dan demokratis. Oleh karena itu, kata Ace, tim tersebut akan memberi pandangan kepada Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bahwa pelaksanaan Munas di Bali menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. "Kami meluruskan kepada daerah DPD I, II, bahwa Munas Bali tidak sesuai konstitusi partai," kata Ace.

Ace mengaku tak akan hadir dalam Munas yang akan diselenggarakan pada 30 November 2014 di Bali. Menurut dia, kompetisi antar-calon partai tidak adil karena menilai Munas di Bali secara otimatis akan "mendapuk" kembali Aburizal menjadi ketua umum.

"Untuk apa kita datang? Dari sejak awal akan pilih kembali Aburizal jadi ketua umum dengan berbagai aturan yang disepakati mereka," ujar dia.

Seperti diberitakan, Rapimnas Golkar di Yogyakarta, pekan lalu, memutuskan bahwa Munas akan digelar pada 30 November mendatang. Waktu pelaksanaan Munas ini dipercepat dari kesepakatan sebelumnya, yaitu Januari 2015.

Percepatan Munas disinyalir bagian dari skenario kubu Aburizal Bakrie untuk memuluskan langkah Aburizal kembali menduduki jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kondisi internal Partai Golkar memanas dengan dibentuknya Presidium Penyelamat Partai Golkar jelang penyelenggaraan Munas IX.

Tim tersebut diketuai oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota Presidium tersebut.

Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, dan Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, serta Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX. Namun, kemudian Muladi mundur karena mengaku ingin bersikap independen, mengingat jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Partai.

Penentangan terhadap Aburizal memang memicu konflik di internal Partai Golkar. Beberapa hari lalu, sebagian anggota DPP Partai Golkar membentuk tim penyelamat Partai Golkar, yang bahkan menonaktifkan Aburizal dari jabatan ketua umum. (Baca: Tim Penyelamat Partai Golkar Mengaku Hanya Nonaktifkan Aburizal, Bukan "Kudeta")

Meski begitu, politikus Partai Golkar Nurdin Halid menganggap Aburizal masih dikehendaki untuk memimpin partai berlambang beringin tersebut. Nurdin bahkan mengklaim, peluang Ical terpilih secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam Munas di Bali. Hingga saat ini, kata Nurdin, hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.

"Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita