TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung selain kontroversial juga menimbulkan kekecewaan. Yang lebih mengecewakan bahwa Prasetyo tidak pernah menyampaikan program atau rencana kerja termasuk program antikorupsi.

"Satu pekan setelah dilantik, Prasetyo tidak pernah menyampaikan program antikorupsinya. Prasetyo setelah dilantik justru lebih terlihat mendatangi kantor partai NasDem," kata Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho di kantornya, Jumat (28/11/2014).

Emerson menuturkan, tanpa adanya program kerja Kejaksaan yang jelas dan terukur sulit bagi publik untuk berharap Kejaksaan Agung dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, kerja Kejaksaan pun akan berjalan di tempat tanpa prestasi.

"Kejaksaan justru akan menjadi titik lemah agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK. Tanpa ada program jelas akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan," tuturnya.

ICW kata Emerson pun mendesak agar Prasetyo untuk menyusun program kerja termasuk program kerja antikorupsi yang jelas dan terukur. ICW pun menantang Jaksa Agung baru untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah dalam isu korupsi yang harus dilakukan dalam waktu 100 hari.

"Program kerja antikorupsi Jaksa Agung harus realistis dilakukan Jaksa Agung dalam kurun waktu 100 hari," ujarnya.