TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo setuju dengan imbauan seluruh kementerian dan departemen menyuguhkan singkong dan buah lokal dalam rapat-rapat.

“Saya setuju sekali. Pertama, menjaga kesehatan itu penting, karena makanannya tidak digoreng tapi direbus. Kedua, konsumsi buah-buah lokal, saya kira semangatnya bagus. Kita jangan terlalu kebarat-baratan lah,” kata Mardiasmo, ditemui usai sholat Jumat (28/11/2014).

Mardiasmo mengatakan, pejabat negara juga harus memiliki semangat untuk menghargai para petani lokal. Buah-buahan yang dikonsumsi dalam rapat tidak perlu pepaya Thailand, misalnya, tapi bisa menggunakan pepaya lokal, begitu juga dengan jeruk lokal.

“Kita juga ingat petani, mereka yang menanam, mereka yang dari pagi sampai sore, hasilnya, tahu-tahu kita tidak menggunakan. Jadi kita kan harus bangga dengan diri sendiri,” ucap Mardiasmo.

Dia pun mengaku, Kementerian Keuangan siap menerapkan anjuran menu makanan dari Kemenpan-RB tersebut. “Insya Allah (siap). Makin cepat, makin baik,” kata dia.

Mardiasmo pun mengaku dia pribadi malah senang jika ada menu singkong, sebab menurutnya itu lebih menyehatkan. Dia menambahkan, pejabat negara harus memberi contoh keberpihakan pada kegiatan produktif, dan bukan konsumtif.

“Kita hidup kan tidak selalu harus luxury, mewah-mewah. Kita harus lebih yang produktif. Kita begini saja sudah bersyukur. Kita bersyukurnya salah satunya yang lebih berhemat, untuk dialokasikan ke produktif,” kata Mardiasmo.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014. Surat edaran itu dikeluarkan agar semua instansi pemerintahan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, semisal singkong.

“Surat edaran itu untuk seluruh kementerian dan departemen. Kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, jadi mengutamakan makanan dalam negeri,” kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Yuddy mengungkapkan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan membawa banyak manfaat. Manfaat yang paling konkret akan terlihat adalah akan dirasakan oleh petani, merangsang orang bercocok-tanam, dan pejabat juga akan lebih nyaman memakan singkong karena tak berpotensi besar menimbulkan penyakit. Ia melanjutkan, makanan lokal berbahan dasar singkong dapat diolah sedemikian rupa sehingga pantas untuk disajikan di acara-acara resmi kenegaraan.

Yuddy yakin kebijakannya ini akan dijalankan oleh semua instansi pemerintahan mulai 1 Desember 2014. “Sekarang kan banyak orang sakit kolesterol akibat asupan makanan dengan kadar gula dan lemak tinggi, jadi kalau ada instansi pemerintahan yang imbau menyajikan makanan lokal untuk sajian kenegaraan ya bagus,” ujarnya.

Yuddy menegaskan, ia juga mengatur sanksi untuk pejabat atau pegawai pemerintahan yang menolak menjalankan kebijakan menyajikan makanan lokal tersebut. Sanksinya cukup bervariasi, mulai dari sanksi administrasi sampai pada penundaan pembayaran tunjangan.