Tak Demokratis, Airlangga Pilih Mundur dari Calon Ketua Umum Golkar
"Materi diembargo. Kami juga melihat beberapa transkrip tata tertib dikelola untuk memuluskan pemilihan tak demokratis," imbuhnya.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, BALI - Airlangga Hartarto akhirnya mundur dari bursa pencalonan ketua umum Golkar di Munas IX Golkar. Ia menegaskan tak bertanggung jawab atas keputusan hasil munas.
"Saya menarik diri dari pencalonan. Saya tak bertanggung jawab keputusan munas. Saya apresiasi semua Ketua DPD dan jajaran Golkar. Walau menarik diri, saya tetap di Golkar," kata Airlangga di Bali, Senin (1/12/12014).
Ia mengungkapkan sejumlah alasannya mundur dalam pertarungan di munas. "Materi diembargo. Kami juga melihat beberapa transkrip tata tertib dikelola untuk memuluskan pemilihan tak demokratis," imbuhnya.
Hal yang sama terlihat saat pandangan daerah telah dikondisikan. Kemudian pertanggungjawaban DPP Golkar selama lima tahun. Sambung Airlangga.
"Dalam tatib yang tadi dibahas ternyata banyak yang tak dapat tatib sampai subuh. Sehingga pembahasannya hanya diketok. Saya interupsi proses tersebut dan minta dibahas satu per satu," ujarnya.
Airlangga juga menyebutkan adanya pasal yang memberatkan mengenai mekanisme pencalonan ketua umum yang dilaksanakan dengan voting tertutup. Kemudian di tatib diubah dari voting tertutup menjadi surat dukungan.
"Sedangkan mengenai dukung-mendukung tak pernah dipublikasikan. Ini tatib diberlakukan tadi pagi dan saya sudah peroleh lebih 40 persen tapi ini minta dikonversi jadi surat baru," katanya.
Lalu, surat dukungan tak mewakili suara yang disampaikan secara terbuka apalagi ini yang dipilih ketum yang diikuti oleh ketua DPD. Airlangga mengaku tidak takut bersaing dengan Aburizal Bakrie.
"Bila ruang untuk bersaing sudah ditutup tentunya tak ada kesemparan lagi. Dari paripurna ke paripurna upaya yang dilakukan untuk kawal proses demokrasi tak bisa dicapai," katanya lagi.