TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukan Dwi Soetjipto sebagai Dirut PT Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kiritik dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, Dwi tidak mempunyai latar belakang di sektor migas, namun mempunyai keahlian manajerial perusahaan dan privatisasi BUMN.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan Pertamina bukan sekedar BUMN yang mengurusi minyak. Tapi juga organisasi yang mengatur dan mengelola politik perminyakan nasional.

"Untuk memimpin Pertamina tidak cukup hanya berbekal pengalaman manajerial sebuah perusahaan. Ingat, dunia perminyakan (energi) itu hampir sama dengan kimia dan senjata, sarat dunia mafia," kata Adhie kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Ketidakpahaman Dwi Soetjipto dalam sektor migas menjadikan dirinya rentan terhadap permainan mafia migas. Tidak menutup kemungkinan Dwi hanya menjadi boneka para mafia migas baru.

"Dwi Soetjipto yang tak paham dunia perminyakan rentan menjadi boneka mafia migas yang sudah lama menguasai dunia migas nasional. Sebab kita tahu, mengurus minyak itu bukan hanya mengatur ekplorasi (lifting) dan memasarkan produksi minyak," tegasnya.

Terkait permainan Soemarno cs yang satu persatu menempatkan orangnya di jabatan strategis di sektor minyak, menurutnya, itu bukan sebuah rahasia lagi. Pejabat strategis sektor migas lebih dipilih sosok yang mengandalkan sisi finance dan manajerial, bukan keahlian di sektornya.

"Rini memilih Dwi pasti karena tahu orang ini (Dwi) tidak paham sisi-sisi hitam dunia perminyakan. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau Soemarno Cs adalah pemain lama di sektor migas kita," katanya.

Untuk diketahui, usaha Menteri Rini dan kroninya ingin memprivatisasi PT Pertamina terlihat ketika dia menyetujui Pertamina menjual obligasi di Bursa Efek Indonesia.

"Saya setuju kalau Pertamina mengeluarkan obligasi utang ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi Pertamina akan lebih terbuka untuk masyarakat," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Kendati demikian, lanjut dia, untuk mencapai transparansi sebetulnya Pertamina tidak harus menjadi listed company di lantai bursa, cukup dengan melaporkan manajemen keterbukaan setiap tiga bulan.

"Manajemen keterbukaan memang harus dilakukan. Tapi karena Pertamina utangnya juga besar, saya rasa tidak ada salahnya menjual utang obligasinya," tandasnya.