TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan fraksi pengusung Pilkada secara langsung akan terus melancarkan lobi-lobi politiknya guna melunakkan anggota DPR mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi undang-undang.

Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2014).

"Pilkada langsung kan keinginan mayoritas masyarakat. Soal ada fraksi atau partai yang tidak setuju, itu urusan internal, tapi tentunya dari fraksi yang mendukung pemilu langsung pasti akan terus melakukan lobi-lobi," kata Tjahjo.

Sejauh ini, lanjut Politikus PDI-Perjuangan itu, pemerintah masih optimis, Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY di akhir masa jabatannya beberapa bulan lalu itu, dapat disahkan menjadi undang-undang. Apalagi melihat peta politik yang ada di parlemen dan posisi SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini.

"Jadi sampai detik ini saya masih merasa optimis teman teman di DPR mayoritas tidak ingin mempermalukan Pak SBY, termasuk Demokrat. Temen-teman partai juga sudah melihat realitas, mayoritas masih menginginkan pilkada langsung," ujarnya.