TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI VivaYoga Mauladi meminta Kementerian Lingkungan  dan  Kehutanan RI agar memprioritaskan peran Pusat Pengelolaan  Ekoregion (PPE) Lingkungan. Menurutnya, pengelolaannya yang  diserahkan kepada daerah, merupakan bagian dari program otonomi  daerah.

"Ini kan era otonomi daerah, ada dekonsentrasi. Jadi,  kalau dulu sentralistik, saat ini tidak semuanya harus  pusat, bahkan soal perizinan misalnya juga tidak perlu ada  izin pusat, cukup daerah," kata Viva Yoga

Viva kemudian mengkritik lambannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program dan struktur kerja. Viva juga menjelaskan bahwa penggabungan dua kementerian  tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Hanya saja, tidak boleh ada yang diabaikan dari dua kementerian tersebut  nantinya.

"Penggabungan ini jangan sampai menghilangkan tugas pokok  dan dasar dari unsur-unsur di kementerian keduanya, karena  sampai saat ini struktur kementerian belum selesai," jelasnya.

Meski demikian, peran PPE diperlukan,amun tetap menjalin koordinasi dengan pusat. Sebab selama ini banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang justru  merusak lingkungan.

"Problemnya, ketika kebijakan Pemda seringkali tidak terkonfirmasi ke pusat, sehingga yang ada akan merusak  lingkungan dan ekosistem yang ada. Sebab banyak lahan produktif yang berubah jadi lahan industri, sehingga limbahnya merusak lahan-lahan produktif lainnya," ungkapnya.

"Di sinilah perlunya integrasi pusat dan daerah, percepatan lahan alih fungsi terjadi deforestasi, penghilangan fungsi  hutan. Yang perlu dilakukan adalah Koordinasi, Integrasi,  dan Sinkronisasi atau yang dikenal dengan KIS," ungkapnya lagi.

Sebelumnya Kepala PPE Jawa Sugeng Priyanto mengusulkan  perlunya penguatan regionisasi pengelolaan lingkungan. Hal itu kata dia, guna mempermudah dalam memberikan layanan  kepada masyarakat.

Sementara pusat nantinya cukup melakukan kontrol atas  kinerja PPE yang ada. Ia mencontohkan semisal alih fungsi  lahan, ‎layanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), dan  pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa didelegasikan ke region.